NEWS TICKER

Pemekaran Sulawesi Timur masih kandas

Diterbitkan di Berita Internal
Ditulis oleh  09 November 2013

PALU: Pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Timur belum masuk dalam draft rancangan undang-undang pemekaran wilayah karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.

“Seperti persyaratan penempatan ibu kota, persetujuan gubernur terkait kesediaan pemerintah induk membiayai pemekaran selama tiga tahun termasuk biaya pilkada,” kata anggota Komisi II DPR RI Murad Nasir di Palu, Rabu.

Murad mengatakan kemungkinan pemekaran provinsi Sulawesi Timur baru akan masuk tahap dua bersamaan dengan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
“Tahap ini baru ada 19 kabupaten/provinsi yang sudah siap draft rancangan undang-undangnya,” kata Murad.

Dua diantara 19 kabupaten tersebut berada di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Morowali memekarkan Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Kepulauan memekarkan Banggai Laut.

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan pemekaran Sulawesi Timur baru akan diajukan ke badan musyawarah (Bamus) DPR jika seluruh persyaratannya sudah siap.
Dia menyarankan agar forum perjuangan pemekaran Sulawesi Timur dan Kaukus Percepatan Pembentukan Sulawesi Timur bekerjasama mempersiapkan seluruh persyaratan pemekaran.

“Argumentasinya tidak sekadar kesejahteraan masyarakat tetapi juga perlu pertimbangan geopolitik,” katanya.
Murad mengatakan, percepatan pemekaran Sulawesi Timur tersebut juga akan ditentukan pada komitmen pemerintah provinsi untuk menyerahkan personil dan aset daerah provinsi induk ke daerah dimekarkan.

Dia mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD juga harus ada kajian akademis tentang kelayakan daerah baru.
Deklarator Provinsi Sulawesi Timur Basri Sono sebelumnya mengatakan DPRD Sulawesi Tengah pada 5 Januari 2009 telah menyetujui empat keputusan penting terhadap Sultim.
“Pertama, keputusan tentang persetujuan pemberian hibah untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sultim,” kata Basri Sono.

Kedua, persetujuan tentang pelepasan kabupaten yang menjadi cakupan wilayah calon Provinsi Sultim. DPRD menyetujui lima kabupaten di Sulteng bergabung dengan Sultim yakni Kabupaten Banggai, Morowali, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna dan Kabupaten Poso. Lima kabupaten tersebut terdapat 78 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.081.990 orang.

Ketiga, persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang akan dimanfaatkan untuk Sultim. Kekayaan daerah yang dimaksud adalah barang bergerak, barang tidak bergerak, dokumen, hutang piutang dan personel. Keputusan DPRD yang keempat adalah persetujuan nama calon Provinsi Sultim.
“Saya kira dengan empat keputusan DPRD Sulteng ini sudah menambah persyaratan pemekaran Sultim. Sekarang yang sedang kita tunggu rekomendasi gubernur,” kata Basri. (Ant/mnk)

 

sumber: regionaltimur