Tiga Desa Blank Spot Segera Berdering

Salakan, Bangkepkab.go.id – 3 menara seluler  atau Base Transceiver Stasion (BTS) Mini  telah  dibangun di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) khususnya  di desa yang blank spot. Pembangunan BTS ini dilakukan oleh PT. Bintang Komunikasi Utama yang merupakan mitra kerja dari  Balai Penyedia Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Teknisi  PT. Bintang Komunikasi Utama Gali Cendana  Indra […]

Dinas Pertanian Bangkep Realisasikan Program Nasional Upsus Siwab

Salakan, Bangkepkab.go.id –   Plt Kadis Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Ir. Raden Bambang W.W., MM mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan Program Nasional, yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dengan nama UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/PK.210/10/2015 tanggal 3 Oktober 2016. Program ini bertujuan mewujudkan komitmen pemerintah […]

Siswa SDN Tampilkan Tari Kreasi Pada Penilaian Lomba Desa

Salakan, Bangkepkab.go.id – Penilaian Lomba Desa yang bertempat di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dimeriahkan dengan tampilan Tari Kreasi dari SDN Inpres Tompudau dengan Tema “Lingkungan Hidup”, Selasa (17/4) di Lapangan Desa Tompudau. Tarian ini menggambarkan bagaimana kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, dengan upaya terus menerus memperhatikan keadaan disekitarnya, baik […]

Bupati Bangkep Lantik 17 Pejabat

Salakan, Bangkepkab.go.id – Bupati Banggai Kepulauan, H. Zainal Mus melantik 17 Pejabat  lingkup Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Senin 2 April 2018 di Ruang rapat kantor Bupati. Ke 17 pejabat tersebut yang dilantik Bupati adalah Muchsin Sasia (Asisten I Bidang Sosial dan Pemberdayaan) Abderiana Lotto (Asisten II) Awaludin SP.MP (Asisten III) Kusnan Lamondjong (Staf Ahli Bidang […]

Sosialisasi dan Pendataan Awal Usulan Lokasi PPTKH Di Kabupaten Bangkep

Salakan, Bangkepkab.go.id – Pelaksanaan sosialisasi ini dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak – hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan , sehingga pemerintah memandang perlu dilakukan kebijakan penyelesaiaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian penguasaan tanah  dalam kawasan hutan, […]