NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

 DAN

 KOPOLISIAN RESORT BANGGAI KEPULAUAN

 TENTANG

PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA

 Nomor : 2 /MoU /2018

Nomor : MoU/10/2018

 

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Markas Kopolisian Resor Banggai Kepulauan di Salakan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
  1. H.ZAINAL MUS selaku BUPATI BANGGAI KEPULAUAN dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan beralamat di Jalan Trikora Kompleks Perkantoran Salakan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
  2. AJUN KOMISARIS POLISI IDHAM MAHDI, SIK, MAP selaku KEPALA KOPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN dalam kedudukan dan jabatan tersebut betindak untuk dan atas nama Kopolisian Resor Banggai Kepulauan yang beramat di Jalan Bhayangkara no.21 Salakan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan,
  2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan dalam Negara.

 

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Repuplik Indonesia,
  2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan
  3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat  Nota Kesepahaman Tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan di Desa,
  2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama yang sinergis di antara PARA PIHAK di Bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Dana Desa,

 

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputih :

  1. Pembinaan dan penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa,
  2. Pemantapan dan Sosialisasi Regulasi Terkait Pengelolaan Dana Desa,
  3. Penguatan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa,
  4. Fasilitas Bantuan Pengamanan dalam Pengelolaan Dana Desa,
  5. Fasilitas Penanganan masala dan penegakan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa,
  6. Pertukaran data dan/atau informasi Dana Desa,dan

PASAL 3

TINDAK LANJUT

  1. Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di buat Perjanjian Kerjasama, yang dilaksanakan Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini di tanda tangani oleh PARA PIHAK,
  2. Perjanjian Kerja sama sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atau yang sejajar yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan tuga dan Fungsi serta mengatur hal-hal yang rinci yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini,
  3. Disosialisakan oleh PARA PIHAK untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa,
  4. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri sendiri sesuai dengan kewenangan atau bersama-sama PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK Secara Proporsional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

  1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang seseua dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
  3. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 6

ADDENDUM

  1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatau perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
  2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
  3. Apabila pada kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

 

PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 3(tiga) asli, masing-masing bermaterai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA                                                                               PIHAK PERTAMA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKEP                             BUPATI  BANGKEP

ttd                                                                                                                ttd

IDHAM MAHDI, SIK. MAP                                                         H.ZAINAL MUS

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75030741

 

Di tandatangani bersama pada Apel Koodinasi dan Pendadatanganan Nota Kesepahaman bersama

Tentang Pengawasan Dana Desa

Di Halaman Kantor POLRES BANGGAI KEPULAUAN

Pada Hari Kamis,  8 Februari 2018

Yang di saksikan oleh :

H.Rais D.Adam, Wakil Bupati Banggai Kepulauan,

Kompol Reki H.Lumintang Wakapolres Bangkep

Drs. Muchsin Sasia MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Banggai Kepulauan,

Raden L. Poku, S.Sos Kepala Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan

Kepala Bagian Hukum Pemda Kab.Banggai Kepulauan,

Para Kabag. Kasat dan Perwira Polres Bangkep, Bhabinkamtibmas,

12 Camat dan 141 Kepala Desa

Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah.

 

Sumber: www.dinaspmdbangkep.id

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).