NEWS TICKER

SEJARAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


 SEJARAH

Sejarah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah perjalanan panjang menuju kesejahteraan. Kekayaan alamnya yang berlimpah ternyata belum mampu mengangkat taraf hidup penduduknya ke tingkat lebih layak. Teramat banyak rintangan yang harus dilalui oleh satu-satunya kabupaten maritim di Sulawesi Tengah itu.

Perjalanan Banggai Kepulauan (Bangkep) dimulai dari abad ke-14, ketika Kerajaan Banggai belum berdiri. Yang ada di Banggai saat itu hanyalah empat kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Babolau, Singgolok, Kokini, dan Katapean. Keempat kerajaan itu beribu kota di Pulau Banggai.

Pada awal abad ke-16, empat kerajaan kecil itu dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate yang berasal dari Jawa, kemudian menyatukannya menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Banggai, dengan ibu kota di Pulau Banggai. Adi Cokro inilah yang kemudian dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai.

Pada awal berdirinya, wilayah Kerajaan Banggai hanyalah Banggai Laut atau seluruh wilayah Kabupaten Bangkep saat ini, sedangkan Banggai Darat kala itu belum dikenal. Baru kemudian pada tahun 1580 Adi Cokro memperluas wilayah Kerajaan Banggai sampai ke Banggai Daratan (saat ini wilayah Kabupaten Banggai).

Adi Cokro yang merasa tugasnya selesai lalu kembali ke Jawa. Tahun 1600 putranya yang bernama Mandapar diangkat menjadi Raja Banggai pertama dan berkuasa sampai tahun 1625.

Setelah masa kekuasaan Raja Mandapar berakhir, raja-raja Banggai berikutnya berusaha melepaskan diri dari Kesultanan Ternate. Mereka juga menolak bekerja sama dengan Belanda yang pada tahun 1602 sudah menginjakkan kaki di Banggai.

Namun, pada tahun 1908 Belanda akhirnya dapat menguasai Banggai dengan adanya sebuah perjanjian antara Belanda dan Raja Banggai ke-17, Abdurahman. Di sisi lain, perjanjian itu mengakhiri kekuasaan Kesultanan Ternate atas Kerajaan Banggai.

Kabupaten berdiri

Dalam buku Babad Banggai Sepintas Kilas yang disusun Machmud HK disebutkan bahwa sekitar tahun 1924 Kerajaan Banggai dibagi menjadi dua onder-afdeling, yaitu Onder-afdeling Banggai Laut dengan ibu kota di Banggai dan Banggai Darat dengan ibu kota di Luwuk. Raja Banggai tetap berkedudukan di Banggai, sedangkan Pemerintah Belanda di Luwuk.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Banggai diberi status swapraja pada tahun 1952. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Badan Penuntut Daerah Otonom yang terdiri dari Pemerintah Swapraja Banggai dan tokoh-tokoh politik setempat untuk memperjuangkan Banggai menjadi Daerah Swantara (setingkat kabupaten) Tingkat II Banggai. Perjuangan itu membuahkan hasil pada tahun 1959. Namun, ibu kotanya ditetapkan di Luwuk, bukan di Banggai.

Berdasarkan penuturan sejumlah tokoh masyarakat Banggai, sebelum Banggai ditetapkan menjadi daerah tingkat II, Raja Banggai Syukuran Amir yang berkuasa tahun 1941-1986 telah memindahkan ibu kota Kerajaan Banggai ke Luwuk. Mungkin karena itu pula ibu kota Kabupaten Banggai ditetapkan di Luwuk.

"Di situlah letak kekecewaan warga Banggai yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah," kata TS Jabura (68), salah seorang pemangku adat Kerajaan Banggai.

Kekecewaan warga Banggai bertambah ketika pembangunan di Banggai Laut dirasakan sangat minim, sedangkan Luwuk yang tadinya jauh tertinggal dari Banggai mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat cepat.

Ketua Forum Mondupulian Banggai Bersatu Achmad Buluan mengatakan, pada tahun 1959 Pasar Banggai jauh lebih besar dan lebih lengkap dibandingkan dengan Pasar Luwuk. Arus lalu lintas perdagangan di Banggai saat itu sudah lintas provinsi, bahkan lintas negara. Sementara perdagangan di Luwuk hanya dengan desa-desa sekitar.

Namun, lanjut Achmad, pada tahun 1964 pembangunan di Luwuk sudah sejajar dengan Banggai. Pada tahun-tahun berikutnya Banggai ketinggalan jauh dari Luwuk. "Saat itu, hampir semua pusat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian hanya dibangun di Luwuk," katanya.

Karena itu, pada tahun 1964 tokoh-tokoh masyarakat Banggai Laut kemudian membentuk Panitia Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II Banggai Kepulauan. Perjuangan membentuk Bangkep itu baru terwujud 35 tahun kemudian, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan, yang semuanya terletak di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sayangnya, di tengah masih minimnya pembangunan yang dirasakan warga, stabilitas politik, sosial, dan pemerintahan di kabupaten itu terganggu akibat pro dan kontra Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang mengatur pemindahan ibu kota Bangkep dari Banggai ke Salakan.

Seiring perkembangan pembangunan daerah Baggai Kepulauan, saat ini Banggai Kepulaun telah mekar lagi satu kabupaten. Pemekaran kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut. Dasar yang dijadikan pertimbangan pembentukan Kabupaten Banggai Laut adalah (1) untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.(3) pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;