Salakan, Bangkepkab.go.id – Pelaksanaan sosialisasi ini dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak – hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan , sehingga pemerintah memandang perlu dilakukan kebijakan penyelesaiaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian penguasaan tanah  dalam kawasan hutan, kawasan sebagaimana yang dimaksud merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan  dengan fungsi pokok yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Rabu 7 Februari 2018 di gedung BPU Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada sambutan Bupati  Banggai Kepulauan yang dibacakan oleh wakil Bupati H. Rais D. Adam “berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti sosialisasi dengan baik, apalagi terkait dengan kepemilikan tanah atau lahan agar ilmu yang didapatkan dijadikan pedoman apabila terjadi persoalan terkait dengan kepemilikan tanah” apalagi di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sedikit  permasalahan atau persoalan yang terjadi terkait dengan tanah itu sendiri, yang dikenal dengan sengketa tanah.  Harap Bupati.

Hal tersebut di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan lahan oleh masyarakat kian meningkat yang berdampak  pada tingginya tekanan kawasan hutan, namun disisi lain, pembangunan daerah harus tetap menyeimbangkan  aspek lingkungan guna sumber daya hutan yang berkelanjutan sebagai sestem penyangga kehidupan, jelas Bupati

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah DR. Ir. Nahardi, MM. IPU mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan petanahan yang berkenaan dengan kawasan hutan lewat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 melalui 4 (empat) skema yakni kawasan konservasi, perubahan batas, kehutanan sosial dan pengakuan wilayah – wilayah

Kepala UPT. KPH, Pulau Peling Diosthenes, E.S. Hut. M. Si sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena hal tersebut mendukung program dari Presiden Republik Indonesia mengenai  Tanah Objek Revorma Agraria (TORA) yang berarti kawasan hutan yang sudah di kuasai oleh masyarakat baik yang baru maupun yang lama  di selesaikan dengan program tersebut, dengan melakukan pendataan oleh beberapa tim yang akan mengsurpei langsung  lahan tersebut apakah layak untuk di bebaskan dari kawasan hutan atau tidak, jika layak untuk dibebaskan  maka akan di sertifikatkan dan diberikan kemasyarakat tersebut.

Lanjut dari pada itu, beliau juga berharap agar Pemda merespon baik kegiatan ini karena kegiatan ini hanya dilakukan sekali usulan dan tidak ada usulan berikutnya agar Penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan dapat terselesaikan, ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bangkep H. Rais D. Adam, Kapolres Bangkep AKBP. Idham Mahdi, SIK. MAP, Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah DR. Ir. Nahardi, MM. IPU, Kanwil BPN Provinsi Sulteng Adolf. S. Puahadi, S. SiT. MM,  Kasi pemeliharaan Lingkungan Hidup Sukyati, ST. M.Si, Kabid Penataan Ruang Dinas Bina Marga  Penataan Ruang Provinsi Sulteng  Dr.Ardin T. Taiyeb, SE. M.T, Kepala BPKH  Wilaya XVI Palu Hariani Samal, S. Hut, M.Si, Kepala BPSKL Wilayah Sulawesi Muchksin, S. Hut. M.Si, Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng Dr. Ir.Pepi Saeful Jalal, MP. IPM, Kasi PKH BPKH Wilayah XVI Palu Karmin, S. Hut. Camat dan Kepala Desa. (cici)

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).