Palu, Infopublik – Pelibatan wakil bupati dan wakil walikota menjadi ketua pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS kabupaten/kota bertujuan agar APBD untuk anggaran operasional KPA di wilayahnya tetap terkawal.

Hal ini jadi penekanan Gubernur Longki Djanggola, saat memimpin rakor KPA provinsi dan kab/kota se-Sulawesi Tengah pada Senin (4/12) di Ruang Polibu Kantor Gubernur.

Rapat yang dipimpin dan dibuka gubernur itu turut dihadiri Wabup Banggai Mustar Labolo, Wabup Bangkep Rais Adam dan Wabup Tojo Unauna Admin As Lasimpala.

Hadir pula para sekretaris KPA dan kadis kesehatan se Sulteng, LSM dan mitra kerja terkait. Keseluruhan peserta mencapai 60 orang.

“Betapa strategisnya bapak (wabup/wawali) ditempatkan sebagai ketua supaya ada peran dan kontribusi pada kegiatan (penanggulangan AIDS) tersebut,” tegas Gubernur Longki.

Gubernur menuturkan sampai Agustus 2017, jumlah penderita HIV dan AIDS di Sulteng sudah mencapai masing-masing 990 dan 587 orang dengan kematian sebanyak 234 orang.

“Kasus HIV baru terungkap 27,16 persen dari estimasi tahun 2012 sejumlah 3555 kasus,” lanjut Gubernur Longki Djanggola mengungkap data KPA provinsi.

Untuk itu gubernur meminta sinergitas unsur KPA dalam menekan HIV AIDS guna menunjang pencapaian three zero tahun 2030, yaitu zero new infection (tidak ada infeksi baru), zero related death (tidak ada kematian karena AIDS) dan zero discrimination (tidak ada diskriminasi).

Agar tidak ada yang meninggal karena AIDS tambah gubernur, upaya yang mesti dibuat adalah menemukan (penderita) yang positif AIDS, obati mereka dan pertahankan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang diobati dengan pengawasan kontinu dari pendampingnya.

“Bersama kita bisa, bersatu kita kokoh, ayo perangi virusnya bukan orangnya,” tutup gubernur menyemangati peserta rakor. (Reporter MC Prov. Sulteng)

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).